HARY TANOE: SAYA TIDAK MERASA SEBAGAI ORANG CHINA

Orang terkaya nomor 13 di Indonesia, Hary Tanoesoedibjo, mengatakan dirinya tidak pernah merasa sebagai orang China. Ia juga menegaskan terjunnya dirinya ke panggung politik dengan bergabung sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem tidak untuk bertarung sebagai calon presiden atau menjadi anggota parlemen. Selain itu, Hary juga membantah ia ingin menggunakan politik untuk mendongkrak bisnisnya.

"Saya tidak pernah merasa sebagai orang China. Saya ini orang Indonesia sejati. Cara pandang yang selama ini salah harus diubah," kata dia dalam wawancara dengan Reuters yang dilansir kemarin (27/5).

Sambil menegaskan tidak punya ambisi pribadi dalam politik, pria yang kerajaan bisnisnya ditaksir bernilai US$ 7,6 miliar ini mengatakan, reformasi di Indonesia sejak lengsernya Soeharto pada 1998 berjalan terlalu lambat. Itu sebabnya ia ingin melakukan perubahan lewat partainya.

"Mayoritas rakyat menginginkan perubahan," kata Hary yang kini berusia 46 tahun. Untuk itu, kata dia, diperlukan reformasi politik dan hukum serta perang melawan korupsi.

Hary belakangan ini kerap muncul lewat iklan di salah satu stasiun televisi miliknya, RCTI. Hary yang memulai bisnisnya lewat perusahaan sekuritas di Bursa Efek Surabaya (BES) di tahun 1990-an, kini menciptakan preseden yang sangat jarang terjadi, yakni seorang  pengusaha papan atas Tionghoa menjadi petinggi partai politik. [Yanti Ng / Jakarta]

Selanjutnya ->

KETUA INDONESIA TIONGHOA LANGKAT KECEWA PADA PEMPROV SUMUT

Tidak berfungsinya rumah pompa (waduk/dam) di Kota Tanjung Pura, untuk menyedot air yang menggenangi kota, di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, mengakibatkan ratusan halaman penduduk dan rumah warga digenangi banjir. Genangan air itu terjadi akibat dari tingginya  curah hujan pada Kamis (24/5) malam.

Selain perumahan penduduk, halaman kantor Koramil, kantor Polsek Tanjung Pura, kantor Pos dan beberapa bangunan halaman sekolah juga turut digenang air.

Pantauan Media, Sabtu (26/5) di lokasi rumah pompa (dam/waduk) di Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, tidak terlihat ada aktivitas mesin yang hidup untuk melakukan penyedotan air yang saat ini masih menggenangi pemukiman penduduk di Kelurahan Pekan Tanjung Pura.

Moksin, salah satu warga Kelurahan Pekan Tanjung Pura, yang juga Ketua Indonesia Tionghoa (INTI) Kabupaten Langkat, kepada Media menuturkan, hal itu akibat ketidak becusan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Langkat untuk mengelola waduk tersebut.

Konon dahulunya, kata Moksin lagi, rumah pompa (waduk/dam) yang dibangun zaman penjajahan Belanda, perkotaan Tanjung Pura tidak pernah tergenang air meskipun terjadi hujan terjadi beberapa hari. [Angie Tan / Medan]

Selanjutnya ->

SING MING HUI GELAR BAKTI SOSIAL DI CANDRA NAYA

Dalam rangka HUT Ke 66, organisasi sosial masyarakat keturunan Tionghoa, Sing ming Hui mengelar acara bakti sosial berupa pengobatan gratis akupuntur dan chu zhen (pemijatan syaraf) di rumah bersejarah Candra Naya di kawasan pecinan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2012).

Ditemui dilokasi acara, pengurus perhimpunan Sing ming Hui, Ria Susiati Sugeng mengatakan kegiatan bakti sosial ini merupakan serangkaian perayaan HUT perhimpunan Sing ming Hui  yang digelar dalam program bakti sosial dan temu kangen dari para anggota perhimpunan.

Ditambahkannya, kegiatan sosial juga akan diisi dengan kegiatan kesenian dan olah raga, pengobatan gratis dan donor darah.

Ya, perhimpunan Sing Ming Hui, Sin Ming Hui memang awalnya didirikan untuk mengurangi penderitaan masyarakat sebagai akibat penjajahan Jepang, kemudian misi sosial ini terus berlanjut salah satunya melindungi etnis China ketika terjadi peristiwa rasialis di Tangerang pada Juni 1946.

Kegiatan organisasi kemudian berkembang, salah satunya membuka poliklinik, serta diteruskan dengan kegiatan olahraga, kepanduan, kerohanian, perpustakaan, bahkan fotografi.

Organisasi ini juga telah berhasil membidani lahirnya Rumah Sakit Sumber Waras, mendirikan Universitas Tarumanegara yang berkembang pesat sampai saat ini.
Sedangkan Candra Naya adalah bangunan peninggalan Mayor Khouw Kim An, pengusaha keturunan China yang diangkat sebagai pejabat Hindia Belanda. Bangunan di Jalan Gajah Mada No 188 itu saat ini menjadi bagian dari kawasan superblok Green Central City (GCC), kompleks hunian dan apertemen di wilayah pecinan, Glodok.

Saat ini, Candra Naya sedang menjalani tahap perbaikan bersamaan dengan pembangunan kawasan superblok modern GCC untuk digunakan sebagai pusat revitalisasi warisan seni dan budaya peranakan Tionghoa. [Yanti Ng / Jakarta]

Selanjutnya ->

POO AN KIONG, SAKSI KEHARMONISAN ETNIS JAWA-TIONGHOA

Keharmonisan hubungan antaretnis di Kota Solo, ternyata bukanlah isapan jempol. Terbukti sejak ratusan tahun silam, hubungan antara etnis Jawa dan Tionghoa sudah sangat erat dan patut dibanggakan. Sebagai bukti nyata adalah keberadaan Kelenteng Poo An Kiong yang terletak di wilayah Coyudan, Solo.

Menurut Tan Liang Tik, pengurus harian kelenteng, nama Poo An Kiong sendiri berarti sumber keselamatan negara. "Bisa juga diartikan sebagai istana keselamatan negara," ucapnya belum lama ini.

Meski tidak ada bukti tertulis kapan pastinya Poo An Kiong berdiri, namun Tan meyakini jika kelenteng tersebut berdiri di awal abad 18 M. Pastinya saat pemerintahan Keraton Surakarta dipegang oleh SISKS Paku Buwana IX. Kemudian disempurnakan oleh SISKS Paku Buwana X, yang mana menyuruh punggawa keraton untuk memosisikan Poo An Kiong sebagai tempat yang harus disakralkan. "Catatan mengenai hal ini di Keraton Surakarta masih ada hingga sekarang," paparnya.

Bukti lain jika Poo An Kiong sebagai tempat yang dianggap sakral dan penting keberadaannya adalah adanya dua pilar raksasa sebagai penyangga utama berdirinya kelenteng. Karena di pilar tersebut tertera tulisan berhuruf Kanji dengan bahasa Mandarin, yang menyebutkan adanya keharmonisan antara etnis Jawa dan Tionghoa.

Seperti tulisan sudah sejak ribuan tahun silam, para dewa melindungi tanah Jawa di pilar sebelah kanan. "Kalau pilar di sebelah kiri tulisannya kurang lebih berarti, dengan sepenuh hati kami akan melindungi keselamatan masyarakat Solo," jelasnya.

Pilar itu diperkirakan ada sejak awal berdirinya kelenteng. Hal itu jika ditilik dari serat kayu dan motifnya yang merupakan motif kayu kuno. Selain itu, Poo An Kiong sendiri sama sekali belum mengalami pemugaran yang cukup berarti, baik secara ornamen maupun interior. Lukisan dan ornamennya pun terbilang unik, karena merupakan campuran gaya pesisiran, Jawa, dan Tionghoa di sekitar abad 16 M.

"Artinya dengan adanya tulisan dan ornamen-ornamen campuran tersebut, berarti sudah sejak lama masyarakat Solo atau Surakarta benar-benar menghargai adanya keberagaman. Jadi sangat aneh jika hal itu baru kita perbincangkan sekarang," kritiknya.

Meski merupakan tempat peribadatan Tri Dharma (Budha, Konghucu, dan Tao), namun Poo An Kiong juga merupakan tempat kajian budaya Tionghoa. Artinya, siapa pun masyarakat terlepas apapun keyakinan dan sukunya, boleh belajar budaya tradisi Tionghoa di sana.

Namun Tan memperingatkan, untuk jangan coba-coba membawa politik praktis ke dalam kelenteng. "Karena ketika tempat budaya sudah dipolitisir, maka kemurnian budaya akan tercampuri. Untuk itu kelenteng ini bebas bagi siapa pun, kecuali bagi mereka yang ingin berpolitik dengan memanfaatkan keberadaan kelenteng ini," tegasnya. [Yenni Huang / Solo]

Selanjutnya ->

PEMBUNUH 3 WARGA TIONGHOA MASIH BERKELIARAN

Siapa pembunuh 3 war­ga tionghoa di Kota Me­dan, beberapa waktu lalu ma­sih menyisakan misteri. Sudah tiga bulan, polisi belum ­­ber­ha­sil menangkap satu pun pela­kunya. Kinerja berseragam coklat ini pun dipertanyakan.

"Polisi memandang sebelah mata 3 kasus pembu­nuhan yang disertai perampokan di Medan," ujar Ketua IPTI (Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia) Surya Kencana SH, kepada Jurnal Medan, Jumat (25/5) siang.

Ditegaskan Surya, rangkaian aksi perampokan yang terjadi di sejumlah lokasi di Medan, merupakan tanggung jawab polisi.

"Kasus pembunuhan yang terakhir terjadi setelah polisi selesai melakukan patroli, ya itu kesalahan polisi. Seharus­nya di wilayah rawan aksi kejahatan polisi harus menggalakan patroli," tandasnya.

Oleh karena itu dirinya berharap agar polisi segera me­respon 3 kasus pembunuhan warga tionghoa dengan membekuk pelakunya. Surya juga mengkritik kondisi keamanan Kota Medan yang belakangan ini kian rawan.

"Selain kasus perampo­kan, jambret, geng motor juga kembali liar, khususnya setiap akhir pekan mengganggu rasa aman masyarakat," ungkapnya mengakhiri.

Sedang pakar Kriminolog UMSU, Nursairi Ani Simatu­pang menilai penegakan hu­kum yang lemah menyebab­kan kasus kejahatan sadis se­makin mengganas di Kota Me­dan.

Nursairi menilai para pe­laku kejahatan sendiri sudah tidak takut dengan hukum, ditambah rentetan kasus ke­jahatan yang belum terung­kap.

Lantas mengapa korbannya selalu warga Tionghoa? Nur­sairi menilai selama ini penjahat beranggapan warga Tionghoa itu eksklusif. "Pelaku kejahatan berpikir, semua war­­ga Tionghoa ekstra eks­klusif padahal tidak. Sebagian ada yang juga susah. Jadi ke­senjangan itu membuat warga Tionghoa selalu jadi sasaran.  Selain itu kurang bersosialisasi di masyarakat juga menjadi penyebab," terang Nursairi. [Angie Tan / Medan]

Selanjutnya ->

ADA RUMAH TIONGHOA BERUSIA 108 TAHUN

Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, akan memperkenalkan salah satu peninggalan sejarah di kota itu yakni rumah berusia 108 tahun pada rangkaian acara Festival Sarung Samarinda.

Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kominfo Kota Samarinda, HM Faisal, Jumat, menyatakan, rumah yang dibangun pada 1904 milik bangsawan warga keturunan Tionghoa bernama, H.K.Liem, yang kemudian diwariskan kepada putra bungsunya, Lo Be Long, akan menjadi objek lomba foto yang akan dilaksanakan pada Minggu (27/5).

"Rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso itu saat ini ditempati Ronald Lolang sebagai generasi ketiga dari Lo Be Long. Hingga saat ini, rumah yang menjadi bagian dari sejarah Kota Samarinda itu tidak pernah direhab kecuali hanya bagian atap yang awalnya berbahan sirap diganti asbes," ungkap Faisal.

Lomba foto yang mengambil tema `Tempo Doeloe` itu kata Faisal sengaja mengambil okjek rumah berusia 108 tahun yang saat ini dikenal dengan nama `Villa Annie` itu sebagai upaya memperkenalkan dan mempromosikan rumah itu kepada masyarakat khususnya genarasi muda.

Menurut dia, masih banyak warga Samarinda yang belum mengenal rumah itu sebagai salah satu bagian sejarah kota yang dibelah Sungai Mahakam tersebut.

"Saya yakin, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Villa Annie sebagai bagian sejarah Kota Samarinda dan bangunannya sudah berusia 108 tahun. Jadi, pada kesempatan ini kami ingin masyarakat lebih mengenal salah satu bangunan tertua di kota ini," kata Faisal. [Lenna Wang / Samarinda]

Selanjutnya ->

RUDY HARTONO: HARUS BERANI BONGKAR TIM THOMAS-UBER

Legenda bulutangkis Indonesia, Rudy Hartono, meminta Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI) agar berani membongkar tim Thomas dan Uber yang gagal total dalam putaran final di Wuhan, China. Rudy mengaku prihatin atas kekalahan tim Thomas dan Uber Indonesia dari Jepang sehingga tidak mampu lolos ke semifinal.

"Bongkar tim kalau berani. Sekarang berani *nggak* PBSI membongkarnya?," kata Rudy, yang mengaku prihatin dengan kekalahan tersebut, ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (24/5).

Dia menilai, ada yang salah dalam masa persiapan Piala Thomas dan Uber. "Mungkin latihannya tidak memenuhi target yang diharuskan. Pemain-pemain yang seharusnya tidak diterjunkan lagi masih diterjunkan," kata dia.

Selain itu, dia juga menyarankan agar melihat kinerja pelatih dan menggantinya jika tidak berprestasi, kesatuan visi tim, dan mulai mencari bibit pemain muda di sekolah-sekolah. Terkait pencarian bibit pemain muda, Rudy menilai, tidak ada keseriusan PBSI untuk menjalankan program ini dan kalah dibandingkan dengan negara lain. [Tjang Yen Ping / Jakarta]

Selanjutnya ->

SENGKETA TANAH EKS SEKOLAH TIONG HWA HWEE KWAN

Pembangunan dua hotel berbintang di lahan bekas Pinang Babaris Jalan Mulawarman, terancam tak mulus. Musababnya, selain menjadi perhatian DPRD Kaltim khususnya komisi I, perkara sengketa lahan antara Yayasan/Sekolah Tiong Hwa Hwee Kwan dengan pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) Suryadi Tandio itu kini ditangani Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di Samarinda.

Hal ini terungkap saat Pemkot Samarinda menggelar koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan pihak terkait di ruang rapat Wakil Wali Kota (Wawali), Balai Kota, Rabu pekan lalu. Usai rapat yang dipimpin Wawali Nusyirwan Ismail, dijelaskan bahwa koordinasi tersebut sebagai tindak lanjut atas surat Kanwil XIII DJKN Samarinda kepada Pemkot dan BPN Samarinda nomor S-337/WKN.13/2012 tertanggal 8 Mei 2012.

Dalam surat yang ditandatangani Kepala Kanwil XIII DJKN S Mantayborbir itu, disebutkan berdasarkan data dan dokumen serta keterangan saksi dia kumpulkan, lahan yang dulunya berada di Toko Panjang/Straat adalah milik Sekolah Tiong Hwa Hwee Kwan. Sebab tanah itu merupakan Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) berdasarkan Instruksi Kas Koti Nomor: T-0403/G-V/1966.

Tatkala Gerakan 30 September PKI pecah tahun 1965, aktivitas Sekolah Tiong Hwa Hwee Kwan dibekukan dan harta kekayaannya diambil alih oleh negara. Ini mengacu Perpu Nomor Prt/Peparpu/032/1958 tentang larangan adanya organisasi-organisasi yang didirikan oleh orang asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan RI.  
Atas dasar itu pula, Mantayborbir dalam suratnya menyebutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Kantor BPN Samarinda agar meninjau ulang sertifikat HGB dan dapat membatalkannya.

Sebab berdasarkan penelusuran Kanwil XIII DJKN, tanah itu belum pernah dikompensasi atau ganti rugi kepada negara.

Karena ABMA/C sekarang ini dikuasai oleh pihak ketiga, persero atau perorangan, menurut dia, maka pemerintah dengan kewenangannya dapat mengambil alih aset itu kemudian memproses ke arah lelang. Dan hasil penjualan melalui lelang itu dapat disetor ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai penerimaan negara.

Selanjutnya, Kanwil XIII DJKN meminta agar seluruh aktivitas pembangunan yang sementara berlangsung di atas tanah pemerintah itu dihentikan. Surat yang ditujukan ke BPN serta ke Pemkot ini sekaligus sebagai informasi pemblokiran Aset Bekas Milik Asing/Cina. "Itu kami lakukan karena aset itu bekas milik asing atau cina," ujar Mantayborbir, kemarin (24/5).

Kepada media ini, dia bahkan mengatakan bahwa dua hari lalu pihaknya telah melayangkan surat ke Polresta Samarinda untuk memasang police line atau tanda blokir di areal tersebut. Dasarnya, lahan itu merupakan peninggalan ABMA/C yang notabene masuk aset negara. "Kami juga minta seluruh aktivitas di lahan itu dihentikan, dan ini masuk kategori pidana," tegasnya.

Selain eks Pinang Babaris yang kini digadang-gadang sedang dibangun Hotel Ibis dan Hotel Mercure, Mantayborbir menyebutkan beberapa tanah di Kota Tepian yang terindikasi masuk ABMA/C segera ditertibkan. Di antaranya, eks Bioskop Mahakama Jalan Yos Sudarso, kantor Pemadam Kebakaran Jalan Mulawarman, kantor DPD Golkar Kaltim Jalan Mulawarman, serta Plaza 21 Jalan Niaga Timur. "Di Samarinda, ada sekitar 20-an tempat," ucapnya. [Susi Ng / Balikpapan]

Selanjutnya ->

DEMO BUKU 'TIONGHOA DI TARUTUNG' DITARIK

Seratusan massa yang tergabung dalam Front Pejuang Pembela Kehormatan (FPPK) Bangso Batak mendatangi kantor DPRD di Jalan SM Raja Tarutung, Kamis  (24/5) sekira pukul 10.00 Wib.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah pernyataan sikap dan melakukan orasi terkait launchingnya buku berjudul 'Tionghoa di Tarutung' yang ditulis oleh Sio Hong Wai karena dinilai menyinggung orang Batak. Pimpinan aksi, Mardohar Tampubolon bersama ratusan massa berasal dari berbagai kecamatan se-Taput itu dengan tegas menuntut agar DPRD menyikapi ketersinggungan "Bangso Batak" sehubungan dengan buku berjudul Tionghoa Di Tarutung yang mendiskreditkan Batak.

Mereka juga meminta DPRD agar mencabut dan memusnahkannya di hadapan publik dan penegak hukum. Sebab dalam orasinya, isi buku tersebut jelas jelas menyinggung Bangso Batak. "Kami bukan keturunan pembunuh seperti yang dituduhkan saudara Sio Hong Wai (penulis). Sebaliknya, kami keturunan pejuang dan raja. Penulis patut mengetahui bahwa Bangso Batak punya andil dalam NKRI, dibuktikan dari banyaknya pahlawan-pahlawan Batak yang gugur maupun hidup menyumbangkan drama baktinya di Tanah Air Indonesia.

Penulis yang juga pengusaha Toko Mas Onma jangan menzolimi kebesaran dan kehormatan Batak," tegas Mardohar. Selain itu, massa FPPK Bangso Batak juga menulis berbagai tuntutan dalam spanduk dan poster poster. Mereka melaksanakan long mars menuju sekretariat DPRD. Dalam orasi itu, massa mengenakan ulos Batak serta membawa boras sipirnitondi (bakul berisi beras) yang bertujuan menyerahkan kepercayaan penuh kepada DPRD untuk menyikapi ketersinggungan Bangso Batak atas sebagian isi buku itu.

Beberapa item tuntutan FPPK Bangso Batak yang disampaikan ke Legislatif yang dituangkan dalam pernyataan sikap antara lain, meminta DPRD menyikapi ketersinggungan Bangso Batak. Kemudian meminta DPRD agar mencabut buku yang beredar dan memusnahkannya di hadapan publik serta penegak hukum. Selanjutnya, penulis diminta membuat permohonan maaf kepada Bangso Batak secara langsung melalui media cetak/elektronik selama 7 hari berturut turut.

Selain itu, penulis juga diimbau membuat pernyataan di Notaris untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apabila poin-poin seperti yang tertuang pada butir 1 dan 3 tidak diindahkan dalam tempo 3×24 jam, maka kami tidak tanggung resiko. "Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kepada saudara Sio Hong Wai mohon meninggalkan Tarutung," tegas mereka. Pernyataan sikap itu diterima empat anggota Dewan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Ir Ottoniyer Simanjuntak didampingi Charles Simanungkalit, Jasa Sitompul dan Poltak Pakpahan.

Pada kesempatan itu, Ottoniyer menyampaikan kepada massa bahwa Ketua DPRD tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal. Tetapi, meski Ketua DPRD tak ada di tempat, Ottoniyer meyakinkan massa untuk tidak berkecil hati. Dan pihaknya berjanji bakal mempertimbangkan keluhan tersebut. "Kami sudah menerima boras sipir ni tondi dan aspirasi bapa ibu semua. Mudah-mudahan kami selalu dberkati Tuhan. Kami mengerjakan semua pekerjaan ini sebagai wakil rakyat. Kami akan menudang penulis untuk mengimbau agar meninjau kembali buku itu.

Karena di dalam buku perundang undangan pun telah diikat, apabila seseorang pereorangan maupun kelompok membuat suatu buku yang telah memiliki hak penerbitan, tentu dia juga memiliki hak atau kewajiban yang sama untuk mengoreksi. Jadi ini akan kami terima untuk ditindak lanjuti," sebutnya.
Kapolres Taput AKBP IKG Wijadmika SIK dalam kesempatan itu menyampaikan, satu kehormatan bagi mereka karena massa dalam berorasi mengikuti prosedur yang sudah ditentukan.

"Terima kasih. Aksi ini berjaan aman dan tertib. Berbicara tentang isi buku ini memang patut direvisi. Ada beberapa kalimat yang menyakitkan hati. Saya tahu bagaimana perasaan bapak, untuk itu, buku itu patut direvisi," ujarnya mengawali sambutan. Namun, sebutnya, selisih paham sah-sah saja. Tetapi alangkah indahnya bila dibicarakan dengan kepala dingin. "Otak boleh panas tapi hati harus tetap dingin. Jangan kita bertindak brutal. Apalagi sampai mengusir seseorang.

Mereka saudara kita. Sebab Sio Hong Wai (penulis buku tersebut) juga warga Repobulik Indonesia yang perlu dilindungi oleh hukum. Jangan sampai ada pemerasan segala macam nanti, apalagi sampai berurusan dengan hukum. Itu tidak boleh. Saya salut dengan kebudayaan Batak, tapi ingat jangan emosional," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat adat di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) meminta buku yang dilaunching pada 31 Maret 2012 berjudul Tionghoa di Tarutung perlu perbaikan isi. Sebab sebagian isi buku dinilai tidak relevan dan perlu perbaikan. "Isi buku tersebut belum mencapai kesempurnaan yang menggambarkan soal pembauran sejumlah unsur masyarakat. Untuk itu, diharapkan kepada penulis buku itu segera melakukan penyempurnaan, sehingga ke depan tidak menimbulkan asumsi beraneka ragam," terang Mardohar Tampubolon, salah seorang budayawan saat menggelar konfrensi pers, bulan lalu.

Katanya, setelah membaca isi buku tersebut, mereka menemukan beberapa bagian yang tidak relevan, perlu ada perbaikan, bahkan ada satu bagian yang tumpuannya telah melanggar koridor etika penulisan dan bersifat crusial yang dapat mendorong pada kontes sara. "Memang sejak dulu, Tarutung wellcome terhadap semua warga. Hanya saja, supaya buku itu lebih kaya dan menggambarkan kebersamaan, alangkah indahnya jika dilakukan perbaikan. Terutama yang menyangkut soal sejarah Tarutung dan adat istiadatnya," bebernya.

Dia juga menyinggung soal isi buku yang memuat sejumlah kelemahan dan kekurangan khususnya terkait masalah pembauran masyarakat dan kebiasaan masyarakat terdahulu. "Alangkah indahnya bila saudara Sio Hong Wai menjelaskan gambaran betapa terbukanya masyarakat Batak di wilayah Silindung menerima kehadiran Tianghoa dibanding kota atau daerah lainnya pada kurun waktu yang sama," tandasnya. Terpisah penulis Buku Etnis Tionghoa di Tarutung Sio Hong Wai saat ditemui di rumahnya beberapa waktu lalu mengakui kekurangan dan kelebihan pada isi buku tersebut.

Untuk itu dia membuka diri apabila ada forum untuk melakukan pembedahan terhadap isi buku tersebut. "Memang ada kekurangan dan kelebihan isi buku itu. Saya sangat apresiasi bila ada yang memberikan suatu penilain. Untuk itu, kita berharap membicarakan isi buku ini dalam bentuk diskusi. Dalam waktu dekat akan kita lakukan," ucapnya saat itu.

Dia juga menyampaikan, pada dasarnya dalam menulis buku itu, dia bukan bermaksud membuka masa lalu. "Tidak ada maksud seperti itu. Kita bersama di sini. Kalau ada kekurangan, mari kita perbincangkan dengan baik supaya isi buku itu ke depannya bisa lebih sempurna," tandasnya. Namun ditunggu-tunggu hingga massa orasi, yang bersangkutan tidak ada itikad baik untuk menemui masyarakat hingga membuat massa marah dan kesal. Oleh massa mengadu ke DPRD guna menengahi permasalahan itu. [Angie Tan / Medan]

Selanjutnya ->

PENGUSAHA TIONGHOA DITEMBAK & DIRAMPOK

Guna mengungkap siapa dalang dibalik perampokan terhadap distributor rokok, Sugianto (55) warga Jalan Kesuma, Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Dumai Timur, Selasa (22/5) pukul 11.15 WIB lalu, pihak Polres membentuk Tim Khusus (Timsus). "Kita membetuk Timsus dan yang jelas kita berupaya keras untuk mengungkap kasus ini," sebut Kapolres Dumai, AKBP Ristiawan Bulkaini SH melalui Kapolsek Dumai Timur, Kompol Besus Agung Susilo, kepada Media Pos, Rabu (23/5).

Disebutkan Besus, perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti yang diatur dalam pasal 365 KUHP tersebut, merupakan pertama kali terjadi di wilayah hukumnya, sejak ia menjabat Kapolsek Dumai Timur. "Kejadian ini adalah yang perdana," ungkapnya.

Menurut Besus, pelaku perampokan berjumlah dua orang yang mana salah seorang diantaranya diduga orang yang bermukim di Dumai dan rekannya satu lagi adalah orang luar.

"Pelaku yang memakai helm dan menunggu diatas motor, mungkin orang Dumai. Karena bisa jadi ia memakai helm supaya warga tidak mengetahuinya. Sedangkan yang turun dan masuk ke TKP orang luar," tuturnya.

Ditambahkannya, kejadian yang menimpa warga Dumai turunan Tionghoa tersebut, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui adanya kejadian tersebut.

"Dari olah TKP, kita menemukan selongsong dan proyektil peluru. Sementara dilihat dari larinya peluru, kita menduga pelaku menggunakan senpi jenis FN untuk melumpuhkan korban. Kalau menggunakan senjata rakitan, lari pelurunya bengkok," tegasnya.

Diinformasikan sebelumnya, Sugianto, warga Jalan Kesuma Jaya Mukti, Selasa (22/5) sekitar pukul 11.15 WIB, menjadi korban perampokan. Korban roboh bersimbah darah setelah mendapatkan tembakan dipinggul kirinya dan menembus paha.

Selain menderita luka parah akibat kena timah panas, uang sebanyak Rp 350 juta yang rencanannya mau disimpan di bank sebelum kejadian, juga lesap dibawa kabur perampok. [Anastasia Kang / Dumai]

Selanjutnya ->